Hamdan Hidayat: Pendidikan Pengawas Partisipatif Harus Jadi Bola Salju Demokrasi

Enrekang — Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang, Hamdan Hidayat, menegaskan pentingnya membangun semangat pengawasan partisipatif melalui komunitas dan kelompok masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Enrekang, Rabu (20/5/2026).

Dalam penyampaiannya, Hamdan Hidayat menjelaskan bahwa pendidikan pengawasan partisipatif tidak hanya berhenti pada kegiatan formal semata, tetapi harus mampu tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat melalui berbagai komunitas dan ruang diskusi demokrasi.

Menurutnya, pengawasan partisipatif perlu dibangun layaknya efek bola salju yang terus membesar dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Kabupaten Enrekang.

“Yang ingin kita bangun adalah bagaimana komunitas-komunitas ini mampu mengiringi dan menyampaikan wacana-wacana demokrasi kepada masyarakat. Kita ingin semangat pengawasan partisipatif ini seperti bola salju, semakin menggelinding semakin besar dan memberikan efek positif bagi demokrasi,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk tetap optimis terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia yang dinilai semakin baik dari waktu ke waktu. Menurutnya, demokrasi telah memberikan ruang kesetaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang ekonomi.

Hamdan menuturkan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak suara yang sama, baik masyarakat kaya maupun miskin. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa demokrasi memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat dalam menentukan arah bangsa.

“Semakin hari demokrasi kita semakin berkembang. Dalam demokrasi, semua memiliki hak yang sama. Yang kaya dan yang miskin memiliki satu suara yang sama nilainya,” tambahnya.

Kemudian, para peserta P2P mendapatkan materi terkait pengawasan dan kepemiluan dari jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Enrekang.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Haslipa) memberikan materi mengenai strategi pencegahan pelanggaran pemilu dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun pengawasan partisipatif sejak dini.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Try Sutrisno, menyampaikan materi terkait penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta mekanisme penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu.

Dalam materinya, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu, tata cara pelaporan, hingga proses penanganan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu.

Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif berlangsung interaktif dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pada akhir kegiatan, seluruh peserta diajak mengikuti Game Pengawasan sebagai bentuk penguatan pemahaman pengawasan partisipatif dengan metode yang lebih edukatif dan menyenangkan.